Mulai 28 Maret 2026, aturan penggunaan media sosial dan platform digital oleh anak di Indonesia memasuki fase baru. Pemerintah mulai menerapkan aturan turunan dari PP Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS), yang ditandatangani pada 28 Maret 2025 dan berlaku efektif setahun kemudian. Aturan teknisnya diperjelas lagi lewat Permenkomdigi Nomor 9 Tahun 2026.
Buat banyak orang tua, guru, dan bahkan remaja sendiri, pertanyaan besarnya adalah: apa sebenarnya yang berubah mulai 28 Maret 2026? Apakah semua media sosial ditutup untuk anak? Apakah anak di bawah 16 tahun sama sekali tidak boleh internetan? Jawabannya: tidak sesederhana itu.
Yang berubah bukan akses internet secara total, melainkan aturan kepemilikan akun dan akses berdasarkan tingkat risiko platform. Pemerintah menegaskan bahwa anak di bawah 16 tahun tidak lagi dapat memiliki akun pada platform digital berisiko tinggi, dan tahap implementasi awal mulai berjalan pada 28 Maret 2026. Pemerintah juga menyebut beberapa platform yang masuk tahap awal implementasi, seperti YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live, dan Roblox.
Kenapa aturan media sosial anak 2026 dibuat?
Latar belakang aturan ini cukup jelas. Pemerintah menilai anak-anak Indonesia makin sering terpapar risiko digital seperti pornografi, perundungan siber, penipuan online, eksploitasi data, dan efek negatif algoritma. Dalam penjelasan resminya, pemerintah menekankan bahwa ruang digital tidak boleh dibiarkan bekerja semata-mata untuk kepentingan komersial, apalagi jika dampaknya merugikan tumbuh kembang anak.
Artinya, fokus aturan ini bukan sekadar membatasi, tetapi mendorong platform digital ikut bertanggung jawab. Jadi, beban perlindungan anak tidak hanya ditaruh di pundak orang tua, tetapi juga pada perusahaan teknologi yang menyediakan layanan digital.
Apa perubahan aturan media sosial anak mulai 28 Maret 2026?
Perubahan paling terasa ada pada batas usia, klasifikasi risiko platform, dan kewajiban verifikasi usia.
Berdasarkan panduan resmi PP TUNAS, pembagian akses anak dibuat bertahap. Anak di bawah 13 tahun hanya diperbolehkan memiliki akun pada produk dan layanan digital berisiko rendah yang memang dirancang khusus untuk anak, itu pun dengan izin orang tua. Usia 13–15 tahun dapat mengakses layanan digital dengan risiko sedang, tetapi tetap memerlukan persetujuan orang tua. Sementara usia 16–17 tahun dapat mengakses layanan digital dengan risiko tinggi, termasuk media sosial umum, selama ada persetujuan orang tua. Platform wajib memverifikasi usia pengguna dan memastikan adanya persetujuan orang tua sesuai kategori usia tersebut.
Jadi, inti perubahannya adalah ini:
media sosial tidak lagi bisa memperlakukan semua pengguna anak dengan aturan yang sama. Kini, harus ada filter usia yang lebih ketat, izin orang tua, dan penyesuaian akses berdasarkan tingkat risiko layanan.
Apakah semua akun anak langsung hilang?
Tidak otomatis begitu. Pemerintah menjelaskan bahwa implementasi dimulai secara bertahap pada 28 Maret 2026, salah satunya melalui penonaktifan akun anak di bawah 16 tahun pada platform digital berisiko tinggi sesuai ketentuan yang berlaku. Jadi, ini bukan berarti seluruh akun anak langsung lenyap dalam satu hari, melainkan ada proses implementasi dan penyesuaian oleh masing-masing platform.
Pemerintah juga sudah membantah hoaks yang menyebut bahwa media sosial akan dinonaktifkan total pada 28 Maret 2026. Yang benar, implementasinya adalah pembatasan dan penyesuaian akses anak, bukan penutupan total layanan media sosial untuk semua orang.
Apa kewajiban platform digital?
Aturan baru ini tidak hanya mengatur anak dan orang tua, tetapi juga menuntut platform digital melakukan perubahan nyata. Dalam panduan PP TUNAS, platform diwajibkan menerapkan verifikasi usia, pengamanan teknis, penyaringan konten berbahaya, mekanisme pelaporan yang mudah, serta remediasi yang cepat. Selain itu, ada juga larangan profiling data anak untuk kepentingan komersial.
Ini penting, karena selama ini banyak layanan digital tumbuh dari sistem rekomendasi algoritma dan pengumpulan data pengguna. Dengan aturan baru ini, anak tidak boleh diposisikan sebagai “komoditas digital” yang datanya bebas dipakai untuk kepentingan bisnis.
Apa dampaknya bagi orang tua dan sekolah?
Bagi orang tua, aturan ini memberi dasar yang lebih kuat untuk mengawasi aktivitas digital anak. Orang tua tidak lagi sendirian karena platform juga wajib menyediakan fitur pengawasan dan menerapkan persetujuan orang tua. Sementara itu, sekolah dan lembaga pendidikan juga didorong untuk memperkuat literasi digital, keamanan siber, dan etika berinternet.
Dengan kata lain, aturan baru media sosial anak di Indonesia pada 2026 bukan cuma soal “boleh atau tidak boleh”, tetapi tentang membangun ekosistem digital yang lebih aman.
Baca Juga: 4 Aplikasi Pemantau Anak-Anak Menggunakan Smartphone!
Mulai 28 Maret 2026, Indonesia resmi memasuki tahap implementasi aturan baru perlindungan anak di ruang digital. Perubahan utamanya ada pada batas usia akses, klasifikasi risiko platform, verifikasi usia, persetujuan orang tua, dan tanggung jawab platform untuk menjaga anak dari konten dan praktik digital yang berbahaya.
Bagi masyarakat, hal terpenting adalah memahami bahwa aturan ini bukan larangan total internet untuk anak, melainkan upaya menata ulang ruang digital agar lebih sehat. Ke depan, anak tetap bisa belajar, bermain, dan bersosialisasi secara online, tetapi dengan perlindungan yang lebih kuat dan aturan yang lebih jelas.
